Konspirasi Kemakmuran Mobil Murah: “Post Hoc Ergo Propter Hoc”

Program Mobil Murah Indonesia

Pemerintah Indonesia menelurkan program mobil murah dan ramah lingkungan (low cost and green car) menurut Kompas.com sudah disiapkan sejak tahun 2009. Budi Darmadi, Direktur Jenderal Industri Berbasis Teknologi Tinggi Kementerian Perindustrian, mengatakan ada dua model yang lahir dari peraturan LCGC tersebut. “Intinya kami ingin menciptakan mobil produksi dalam negeri dengan kandungan lokal minimal 80 persen. Merek boleh apa saja, yang penting Indonesia jadi basis produksi,” kata Budi kepada Kompas.com.

Mobil pertama dibatasi kapasitas mesinnya 1.000 cc ke bawah dengan konsumsi bahan bakar minimal 1 liter per 25 km. Kemudian, harga jualnya di bawah Rp 80 juta-Rp 90 juta per unit. Target konsumen adalah pengguna sepeda motor yang ingin beralih menggunakan mobil.

Tak cuma itu, kendaraan ini dijanjikan mendapatkan insentif fiskal berupa pemotongan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) menjadi 5 persen dari sebelumnya 10 persen. Syaratnya, setiap merek harus memproduksi mobil di dalam negeri dan memenuhi minimal kandungan lokal (Indonesia) 80 persen secara bertahap dalam tiga tahun.

Mobil kedua dengan mesin berkapasitas maksimal 1.200 cc dan konsumsi minimal 1 liter per 21-22 km. Untuk jenis ini, pemerintah sedikit lebih longgar dan memperbolehkan setiap merek merakit mobilnya di Indonesia (completely knocked down). Kandungan lokal juga tak dibatasi, yang penting mencakup minimum 40 persen konten ASEAN.

Pemerintah juga menyiapkan insentif fiskal serupa, pemotongan PPNBM 2,5 persen menjadi 7,5 persen dari sebelumnya 10 persen. Produk ini menjadi semacam kompensasi yang dikeluarkan pemerintah karena banyak merek global yang tengah mengembangkan mesin 1.200 cc, seperti Nissan, Honda, Toyota, dan Suzuki.

Konspirasi Kemakmuran

Dalam Peraturan Menteri Perindustrian No 33 tahun 2003 tentang Pengembangan Produksi Kendaraan Bermotor Roda Empat yang Hemat Energi dan Harga Terjangkau tersebut ditujukan untuk pengembangan industri alat transportasi otomotif.

Peraturan tersebut merupakan program turunan dari program mobil emisi karbon rendah atau low emission carbon (LEC) yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Dalam Permen Perindustrian tersebut banyak ketentuan yang mensyaratkan mobil LCGC tersebut. Dari cc 980-1200 dan konsumsi 20 KM perliter, hingga harga termahal dipatok Rp95 juta. Walau pun untuk harga, masih disesuaikan dengan kondisi ekonomi.

Dari peraturan tersebut, pabrikan besar pun seperti Toyota, Daihatsu, Nissan, Honda, dan Suzuki sudah mempersiapkan mobil LCGC mereka. Bahkan, di antaranya sudah meluncur terlebih dahulu.

Sebut saja Daihatsu Ayla dan Toyota Agya yang sudah dirilis beberapa waktu lalu. Harga Ayla rentang Rp75-114 juta, untuk Agya Rp99-122 juta. Honda Brio Satya tak mau kalah, mereka mengeluarkan tiga tipe, A, S, dan E, rentang harganya Rp106-117 juta.

Nissan sendiri berencana mengeluarkan mobil LCGC, Datsun Go dan Go+. Sedangkan Suzuki baru akan memperkenalkannya pada ajang IIMS yang dibuka besok, Kamis 19 September.

Munculnya LCGC ternyata tak sepaham dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mereka yang tengah terbelit dengan masalah kemacetan yang tak kunjung selesai, menganggap LCGC sebagai masalah baru yang belum tentu dapat dipecahkan. “LCGC belum keluar saja Jakarta sudah macet, apalagi jika sudah keluar” begitu mungkin yang ada di dalam pikiran Jokowi dan Ahok.

Kekhawatiran itu tentu saja wajar. Fakta penjualan kendaraan di Indonesia memang luar biasa. Total penjualan kendaraan hingga tahun 2012 akhir kemarin mencapai 1,1 juta. Jumlah ini meningkat dua kali lipat dari tahun 2008. Sementara pertumbuhan infrastruktur jalan raya tidak mampu mengikuti cepatnya penjualan kendaraan roda empat.

Alhasil, Kota Jakarta sebagai salah satu kota yang menyerap penjualan roda empat tersebut ikut “megap-megap” dengan kemacetan. Tak hanya di waktu kedatangan dan kepulangan kerja, pagi dan sore. Tapi kemacetan sudah hampir terjadi sepanjang hari.

Tentu saja, pemerintah pusat telah memikirkan “konspirasi kemakmuran” (bahasa gaul) atau tujuan ekonomi dengan program LCGC. Selain hemat energi, pemerintah berharap meningkatnya ekspor Indonesia dan perkembangan lahan pekerjaan.

Memperin memprediksi LCGC ini akan menambah 30.000 lapangan pekerjaan di sektor otomotif dan 30-40 ribu di bisnis turunannya.

Tapi, apa jadinya jika lapangan pekerjaan terpenuhi, jalan raya juga “dipenuhi” mobil-mobil sehingga tidak bisa bergerak lagi alias macet. Sebab itu, seharusnya program LCGC ini diselaraskan dengan program pengembangan infrastruktur jalan raya di Indonesia.

Idealnya, setiap peningkatan penjualan kendaraan harus memiliki implikasi terhadap pengembangan infrastruktur jalan raya. Tetapi ini tidak terjadi, Pemprov DKI Jakarta saja baru tahun ini membangun MRT yang kemungkinan baru bisa dinikmati tiga-lima tahun mendatang.

“Post Hoc Ergo Propter Hoc”

Ini adalah frase bahasa Latin yang berarti: “setelah ini, karena itu penyebabnya adalah ini.” Post hoc ergo propter hoc adalah menyimpulkan bahwa karena A terjadi sebelum B, maka A pastilah penyebab B.

Contoh:

Beberapa waktu lalu, keadaan kita baik-baik saja – jalanan lancar, tidak macet dan tidak terpolusi, kita berdamai dengan pengendara lain dan udara bersih. Setelah itu kita mempunyai program LCGC. Sejak saat itu segala sesuatu menurun drastis. Sekarang kita defisit bahan bakar subsidi, ekonomi berada pada tingkat paling rendah, kita “berperang” dengan pengendara lain, dan udara terpolusi. Jelas bahwa LCGC adalah penyebab semua ini.

Jika LCGC terpilih sebelum semuanya menjadi buruk, itu tidak selalu berarti bahwa LCGC-lah yang menjadi penyebab itu semua. Ini adalah kekeliruan berpikir yang lazim ditemukan. Kita melihat sesuatu terjadi, entah baik entah buruk, lalu mencari tahu apa yang terjadi sebelumnya dengan harapan akan menemukan penyebabnya. Tetapi apa yang terjadi sebelumnya belum tentu menjadi penyebab.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=j8jkJjEVS9k]

Tentang djadja

Seorang hamba Allah, ayah, suami, kepala rumah tangga (Commander In Chief), praktisi pendidikan, manajemen dan telematika yang mencoba merunduk di ladang ibadah
Pos ini dipublikasikan di Bandung, Filosofi, Inspirasi, Jakarta, Kebijakan, Lingkungan, Pemikiran dan tag , , , , , , , , , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s