Mahkamah Konstitusi Sebagai Bagian Representasi Martabat Bangsa

Sejarah Mahkamah Konstitusi

Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) diawali dengan diadopsinya ide MK (Constitutional Court) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 Nopember 2001. Ide pembentukan MK merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20.

Ketua MK yang pertama adalah Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.. Guru besar hukum tata negara Universitas Indonesia kelahiran 17 April 1956 ini terpilih pada rapat internal antar anggota hakim Mahkamah Konstitusi tanggal 19 Agustus 2003. Jimly terpilih lagi sebagai ketua untuk masa bakti 2006-2009 pada 18 Agustus 2006 dan disumpah pada 22 Agustus 2006 dengan Wakil Ketua Prof. Dr. M. Laica Marzuki, SH. Bersama tujuh anggota hakim pendiri lainnya dari generasi pertama MK, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH dan Prof. Dr. M. Laica Marzuki berhasil memimpin lembaga baru ini sehingga dengan cepat berkembang menjadi model bagi pengadilan modern dan terpercaya di Indonesia. Di akhir masa jabatan Prof. Jimly sebagai Ketua, MK berhasil dipandang sebagai salah satu ikon keberhasilan reformasi Indonesia. Atas keberhasilan ini, pada bulan Agustus 2009, Presiden menganugerahkan Bintang Mahaputera Utama kepada para hakim generasi pertama ini, dan bahkan Bintang Mahaputera Adipradana bagi mantan Ketua MK, Prof. Jimly Asshiddiqie.

Selama 5 tahun sejak berdirinya, sistem kelembagaan mahkamah ini terbentuk dengan sangat baik dan bahkan gedungnya juga berhasil dibangun dengan megah dan oleh banyak sekolah dan perguruan tinggi dijadikan gedung kebanggaan tempat mengadakan studi tour. Pada 19 Agustus 2008, Hakim Konstitusi yang baru diangkat untuk periode (2008-2013), melakukan pemilihan untuk memilih Ketua dan Wakil Ketua MK masa bakti 3 tahun berikutnya, yaitu 2008-2011 dan menghasilkan Mohammad Mahfud MD sebagai ketua serta Abdul Mukthie Fadjar sebagai wakil ketua. Sesudah beberapa waktu sesudah itu, pada bulan Oktober 2009, Prof. Jimly Asshiddiqie, SH mengunduran diri dari anggota MK dan kembali menjadi guru besar tetap hukum tata negara Universitas Indonesia.

Cobaan Yang Berat

Namun saat ini lembaga ini (dan Bangsa Indonesia) mendapat cobaan yang berat. Berita yang sangat mengejutkan, Akil Mochtar (Ketua Mahkamah Konstitusi yang menggantikan Mafud MD) tertangkap tangan melakukan korupsi. Suatu lembaga yang sangat terhormat dengan kekuasaan yang sangat besar, justru terbukti melakukan tindakan korupsi.

Sebagaimana diketahui, fungsi dan wewenang Mahkamah Konstitusi adalah: berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), memutus sengketa kewewenangan lembaga negara yang kewewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum. Berkewajiban memberi keputusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden atau Wakil Presiden menurut UUD 1945.

Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam: menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, berkewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilu, dan berbagai kekuasaan yang sangat urgen bagi kepentingan Nasional.

Dengan wewenangnya yang luar biasa, sudah seharusnya, Mahkamah Konstitusi bisa menjaga diri dari berbabagai kelemahan, terlebih lagi terhadap korupsi. Tetapi kenyataannya, Mahkamah Konstitusi terlarut kedalam pusaran masalah korupsi. Sehingga korupsi telah merajalela di semua sektor kehidupan, baik di yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Sehingga tidak salah kalau dikatakan, bahwa Indonesia berada dalam kondisi, “Darurat Korupsi”.

Masih Ada Harapan

MK memang sedang menjalani cobaan berat selepas Akil Mochtar terseret kasus korupsi dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun masih banyak fihak memberikan dukungan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yang baru terpilih, Hamdan Zoelva dan percaya bisa mengembalikan marwah dan martabat MK. Hamdan dalam pidatonya sudah menggambarkan sikap yang bagus untuk bisa memulihkan MK. “Mereka merasakan betul cobaan sangat berat, tetapi mereka tidak bisa larut dalam suasana tersebut,” kata seorang ahli hukum.

Hamdan mewakili hakim konstitusi lainnya menyatakan sikap dan tekad untuk memberikan yang terbaik untuk MK. Banyak yang percaya, Hamdan dan wakilnya Arief Hidayat bisa memimpin MK untuk melakukan pembenahan. “Memulihkan kembali kepercayaan, harkat, martabat, dan marwah dari Mahkamah Konstitusi,” ujar seorang petinggi partai.

Setelah tertangkapnya Akil oleh KPK, muncul keraguan akan hakim konstitusi yang merupakan mantan politisi. Hamdan dulu menjadi politisi Partai Bulan Bintang (PBB). Akbar mengatakan, keraguan itu wajar muncul. “Tapi kita tidak bisa terus larut dalam suasana begini. Kita harus memberikan kepercayaan penuh kepada kepemimpinan yang baru,” kata banyak kalangan.

Ketua Komisi III DPR RI  mengapresiasi MK yang dengan cepat dan tegas memilih nahkoda baru. Ia berharap, Hamdan dan Arief berserta hakim konstitusi lainnya bisa mengembalikan nama baik MK. Karena melihat beberapa tahun ke belakangan, ia mengatakan, MK di Indonesia menjadi contoh lembaga serupa di dunia. Namun, citra positif MK luntur karena kasus yang menyeret mantan ketuanya.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=V9QUyeGd2HM]

Tentang djadja

Seorang hamba Allah, ayah, suami, kepala rumah tangga (Commander In Chief), praktisi pendidikan, manajemen dan telematika yang mencoba merunduk di ladang ibadah
Pos ini dipublikasikan di Filosofi, Jakarta, Kebijakan, Leadership, Liputan, Pemangku Kepentingan, Tokoh dan tag , , , , , , . Tandai permalink.

Satu Balasan ke Mahkamah Konstitusi Sebagai Bagian Representasi Martabat Bangsa

  1. Pam I. Leblanc berkata:

    Dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan dicatat dalam BRPK, MK menetapkan hari sidang pertama untuk sidang pemeriksaan permohonan. Penetapan ini diberitahukan kepada para pihak dan diumumkan masyarakat dengan menempelkan pada papan pengumuman MK yang khusus untuk itu dan dalam situs http://www.mahkamah konstitusi.go.id, serta disampaikan kepada media cetak dan elektronik.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s