Pergantian Presiden Indonesia Yang Mengalami “Ombak Besar” (Bagian-1)

Indonesia telah mengalami beberapa penggantian pemimpin. Pada saat penggantian kepemimpinan, sering sekali terjadi kontroversi di kalangan masyarakat. Dan sepertinya pergantian Presiden Indonesia di masa lalu  mengalami “Ombak Besar”…..Para penumpang Negara Kesatuan Republik Indonesia ikut panik kala “Nakhodanya” kehilangan “Sekoci Penyelamat”….

Pergantian Presiden dari Ir.Soekarno ke Jendral Soeharto

Sebelum menjadi presiden, Soeharto adalah pemimpin militer pada masa pendudukan Jepang dan Belanda, dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal. Setelah Gerakan 30 September, Soeharto menyatakan bahwa PKI adalah pihak yang bertanggung jawab dan memimpin operasi untuk menumpasnya. Operasi ini menewaskan lebih dari 500.000 jiwa.

Setelah dilantik sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat pada 14 Oktober 1965, ia segera membubarkan PKI dan ormas-ormasnya. Tepat 11 Maret 1966, dia menerima Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) dari Presiden Soekarno melalui tiga jenderal, yaitu Basuki Rachmat, Amir Machmud, dan M Yusuf. Isi Supersemar adalah memberikan kekuasaan kepada Soeharto untuk dan atas nama Presiden/Panglima Tertinggi/Panglima Besar Revolusi agar mengambil tindakan yang dianggap perlu demi terjaminnya keamanan, ketenangan, serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi. Sehari kemudian, 12 Maret 1966, Menpangad Letjen Soeharto membubarkan PKI dan menyatakan sebagai partai terlarang di Indonesia.

Karena situasi politik yang memburuk setelah meletusnya G-30-S/PKI, Sidang Istimewa MPRS pada Maret 1967, Soeharto yang telah menerima kenaikan pangkat sebagai jenderal bintang empat pada 1 Juli 1966 ditunjuk sebagai pejabat presiden berdasarkan Tap MPRS No XXXIII/1967 pada 22 Februari 1967. Selaku pemegang Ketetapan MPRS No XXX/1967, Soeharto kemudian menerima penyerahan kekuasaan pemerintahan dari Presiden Soekarno. Melalui Sidang Istimewa MPRS, pada 7 Maret 1967, Soeharto ditunjuk sebagai pejabat presiden sampai terpilihnya presiden oleh MPR hasil pemilihan umum.

Jenderal Soeharto ditetapkan sebagai pejabat presiden pada 12 Maret 1967 setelah pertanggungjawaban Presiden Soekarno (NAWAKSARA) ditolak MPRS. Kemudian, Soeharto menjadi presiden sesuai hasil Sidang Umum MPRS (Tap MPRS No XLIV/MPRS/1968) pada 27 Maret 1968. Selain sebagai presiden, ia juga merangkap jabatan sebagai Menteri Pertahanan/Keamanan. Pada 1 Juni 1968 Lama. Mulai saat ini dikenal istilah Orde Baru. Susunan kabinet yang diumumkan pada 10 Juni 1968 diberi nama Kabinet Pembangunan “Rencana Pembangunan Lima Tahun” I. Pada 15 Juni 1968, Presiden Soeharto membentuk Tim Ahli Ekonomi Presiden yang terdiri atas Prof Dr Widjojo Nitisastro, Prof Dr Ali Wardhana, Prof Dr Moh Sadli, Prof Dr Soemitro Djojohadikusumo, Prof Dr Subroto, Dr Emil Salim, Drs Frans Seda, dan Drs Radius Prawiro.

Presiden Soeharto dipilih kembali oleh MPR pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Pada tahun 1998, masa jabatannya berakhir setelah mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei tahun tersebut, menyusul terjadinya Kerusuhan Mei 1998 dan pendudukan gedung DPR/MPR oleh ribuan mahasiswa. Ia merupakan orang Indonesia terlama dalam jabatannya sebagai presiden. Soeharto digantikan oleh B.J. Habibie.

Pergantian Presiden dari Jendral Soeharto ke Prof.Dr.Ing. BJ Habibie

Pada tahun 1998, terjadi krisis moneter di Indonesia. Hal tersebut sangat meresahkan masyarakat Indonesia. Harga barang meningkat dengan pesat. Mereka berpendapat bahwa Soeharto tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik sebagai seorang kepala negara. Mereka menuntut agar menurunkan Soeharto dari kursi kepresidenan. Pada saat itu, rakyat Indonesia membutuhkan seorang pemimpin yang mampu mengatasi krisis yang sedang terjadi di Indonesia. 

Maka dari itu, salah satu caranya adalah dengan menurunkan Soeharto dan mengangkat Habibie sebagai kepala negara. Hal tersebut disambut gembira oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Mereka berharap Habibie mampu mengatasi permasalahan yang terjadi di Indonesia. Namun, terjadi kontroversi terhadap keabsahan proses pengangkatan Habibie.

Menurut sebagian besar orang, pengangkatan Habibie adalah sah. Hal ini dapat dibuktikan dalam UUD 1945 yang menyebutkan bahwa bila presiden atau kepala negara mangkat atau tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, maka wakil presiden atau menteri-menteri yang terkait dapat menggantikannya menjadi kepala negara. Namun, ada juga sebagian besar orang, menganggap bahwa pengangkatan Habibie tersebut adalah tidak sah. Menurut mereka bahwa pengangkatan Habibie tersebut adalah tidak sah karena Habibie tidak mengucapkan sumpah atau janji presiden di depan MPR. Pengangkatan seorang presiden dianggap sah bila telah mengucapkan sumpah atau janji presiden di depan MPR. Habibie tidak mengucapkan janji di depan MPR karena pada saat itu di gedung MPR sedang diduduki oleh mahasiswa yang melakukan demonstrasi. Oleh karena itu, terjadi kontroversi antara pihak yang pro dengan pihak yang kontra akan pengangkatan tersebut. Walaupun terjadi kontroversi, Habibie tetap menjadi presiden menggantikan Soeharto.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=Y8a8eACD9wo]

Tentang djadja

Seorang hamba Allah, ayah, suami, kepala rumah tangga (Commander In Chief), praktisi pendidikan, manajemen dan telematika yang mencoba merunduk di ladang ibadah
Pos ini dipublikasikan di Filosofi, Inspirasi, Kebijakan, Leadership, Liputan, Pahlawan, Sejarah, Tokoh dan tag , , , , , , , , , , , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s