Pergantian Presiden Indonesia Yang Mengalami “Ombak Besar” (Bagian-2)

Sumber foto: http://baltyra.com/
Sumber foto: http://baltyra.com/

Pergantian Presiden dari Prof.Dr.Ing. BJ Habibie ke Abdurrahman Wahid

Salah satu kesalahan yang dinilai pihak oposisi terbesar adalah setelah menjabat sebagai Presiden, B.J. Habibie memperbolehkan diadakannya referendum provinsi Timor Timur (sekarang Timor Leste), ia mengajukan hal yang cukup menggemparkan publik saat itu, yaitu mengadakan jajak pendapat bagi warga Timor Timur untuk memilih merdeka atau masih tetap menjadi bagian dari Indonesia.

Pada masa kepresidenannya, Timor Timur lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjadi negara terpisah yang berdaulat pada tanggal 30 Agustus 1999. Lepasnya Timor Timur di satu sisi memang disesali oleh sebagian warga negara Indonesia, tapi disisi lain membersihkan nama Indonesia yang sering tercemar oleh tuduhan pelanggaran HAM di Timor Timur.

Kasus inilah yang mendorong pihak oposisi yang tidak puas dengan latar belakang Habibie semakin giat menjatuhkan Habibie. Upaya ini akhirnya berhasil dilakukan pada Sidang Umum 1999, ia memutuskan tidak mencalonkan diri lagi setelah laporan pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR. Kemudian, K. H. Abdurrahman Wahid menggantikan Presiden B. J. Habibie setelah dipilih oleh MPR hasil Pemilu 1999. Penyelenggaraan pemerintahannya dibantu oleh Kabinet Persatuan Nasional.

Pergantian Presiden dari Abdurrahman Wahid ke Megawati Soekarno

Pada pertemuan dengan rektor-rektor universitas pada 27 Januari 2001, Gus Dur menyatakan kemungkinan Indonesia masuk kedalam anarkisme. Ia lalu mengusulkan pembubaran DPR jika hal tersebut terjadi. Pertempuan tersebut menambah gerakan anti-Wahid. Pada 1 Februari, DPR bertemu untuk mengeluarkan nota terhadap Gus Dur.

Nota tersebut berisi diadakannya Sidang Khusus MPR dimana pemakzulan Presiden dapat dilakukan. Anggota PKB hanya bisa walk out dalam menanggapi hal ini. Nota ini juga menimbulkan protes di antara NU. Di Jawa Timur, anggota NU melakukan protes di sekitar kantor regional Golkar. Di Jakarta, oposisi Gus Dur turun menuduhnya mendorong protes tersebut.

Gus Dur mulai putus asa dan meminta Menteri Koordinator Politik, Sosial, dan Keamanan (Menko Polsoskam) Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyatakan keadaan darurat. Yudhoyono menolak dan Gus Dur memberhentikannya dari jabatannya beserta empat menteri lainnya dalam reshuffle kabinet pada tanggal 1 Juli 2001.

Akhirnya pada 20 Juli, Amien Rais menyatakan bahwa Sidang Istimewa MPR akan dimajukan pada 23 Juli. TNI menurunkan 40.000 tentara di Jakarta dan juga menurunkan tank yang menunjuk ke arah Istana Negara sebagai bentuk penunjukan kekuatan. Gus Dur kemudian mengumumkan pemberlakuan dekrit yang berisi:

  • (1) pembubaran MPR/DPR,
  • (2) mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dengan mempercepat pemilu dalam waktu satu tahun, dan
  • (3) membekukan Partai Golkar sebagai bentuk perlawanan terhadap Sidang Istimewa MPR. Namun dekrit tersebut tidak memperoleh dukungan dan pada 23 Juli, MPR secara resmi memakzulkan Gus Dur dan menggantikannya dengan Megawati Sukarnoputri.

Abdurrahman Wahid terus bersikeras bahwa ia adalah presiden dan tetap tinggal di Istana Negara selama beberapa hari, namun akhirnya pada tanggal 25 Juli ia pergi ke Amerika Serikat karena masalah kesehatan. Akhirnya, Diah Permata Megawati Setiawati Soekarnoputri  menjadi presiden setelah MPR mengadakan Sidang Istimewa MPR pada tahun 2001.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=s3tZVHAHc6I]

Iklan

Tentang djadja

Seorang hamba Allah, ayah, suami, kepala rumah tangga (Commander In Chief), praktisi pendidikan, manajemen dan telematika yang mencoba merunduk di ladang ibadah
Pos ini dipublikasikan di Inspirasi, Jakarta, Kebijakan, Leadership, Pemangku Kepentingan, Tokoh dan tag , , , , , , . Tandai permalink.

2 Balasan ke Pergantian Presiden Indonesia Yang Mengalami “Ombak Besar” (Bagian-2)

  1. Maman berkata:

    Waktu sudah berlalu yang tersisa hanya tanda tanya. Namun apabila kita simak kembali proses penyerahan jabatan presiden tersebut, tidak lebih seperti menyerahkan sesuatu barang, dari seseorang kepada orang lain. Tidak ada protokoler kenegaraan yang layah. Tidak ada penghargaan kepada institusi lain yang seharusnya berperan pada saat itu. Betul memang, telah disebutkan dalam UUD 1945, bahwa apabila presiden mangkat atau berhalangan tetap, maka akan digantikan oleh wakil presiden sampai habis masa jabatannya. Namun, apakah pelaksanaannya sesederhana itu itu. Apakah tidak perlu adanya Ketetapan MPR tentang pergantian presiden tersebut? Wah, Hukum Tata Negara mana itu? Tugas MPR dalam hal ini, sesuai UUD 1945 disebutkan antara lain : Mengangkat Presiden dan Wakil Presiden dan mengambil Sumpah Presiden dan Wakil Presiden. Dalam Model seperti yang telah terlaksana, maka BJ Habibie belum pernah menjadi Presiden, Tapi masih tetap Wakil Presiden, walaupun di dalam pelaksanaannya BJ Habibie menjalankan Jabatan Presiden. Sekali lagi, apabila disimak secara ketatanegaraan, BJ. Habibie, belum pernah jadi Presiden.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s